Pedoman Perjanjian Pengalihan Material (PPM) atau Material Transfer Agreement (MTA)

Sejak berdirinya Badan Litbang Pertanian pada 26 Agustus 1974 telah banyak melakukan kerja sama dengan luar negeri. Bentuk kerja sama luar negeri dapat bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Pada era tersebut kita semua terlena oleh kekayaan sumber daya hayati yang berlimpah ruah, sehingga perhatian terhadap kelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) di Indonesia kurang mendapat perhatian yang proporsional.  Selain daripada itu pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penelitian internasional cenderung menyesuaikan program-program penelitian dan pengembangan dari pihak mitra.  Program penelitian seperti itu dapat berakibat berpindahnya SDG milik bangsa ini keluar wilayah Negara Kesatuan RI. Hal tersebut lebih terasa setelah dunia internasional menggaungkan hak paten, dan terlihat beberapa SDG milik Indonesia telah berkembang dan dimiliki negara lain.

Pada awalnya, kedudukan hukum SDG, yang merupakan pengetahuan dari sumber daya dan lebih berharga, dinyatakan sebagai milik publik, sehingga dapat diakses secara bebas, dan belum ada aturan hukum atau standar perlindungan terhadap SDG.  Kemudian dengan adanya Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1994 mengupayakan perlindungan SDG (Pasal 8 ayat (j)). Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) menyatakan “mengakui hak kekuasaan negara atas sumber daya alamnya”, sehingga kekuasaan untuk menentukan akses terhadap SDG berada di tangan pemerintah dan bergantung pada undang-undang negara yang berlaku.  Pengaturan akses tidak berarti membatasi akses, tetapi justru membuat persyaratan yang memfasilitasi akses SDG untuk pemanfaatan berkelanjutan dan yang ramah lingkungan dan mendorong pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG tersebut.

Undang undang nomor 14 tahun 2001 tentang persetujuan ketentuan Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) dalam Konvensi General Agreement on Trade and Tariff (GATT) tahun 1994 berusaha untuk memasyarakatkan paradigma paten yang telah menjadi budaya negara industri.  Ketentuan tersebut hanya menjamin hak kepemilikan terhadap produk yang dihasilkan oleh negara industri yang berasal dari pengetahuan tradisional.   Sedangkan pada sistem pengetahuan masyarakat tradisional, inovasinya, maupun semua proses pemanfaatan SDG  melalui pengetahuan tradisional tersebut sama sekali tidak dihargai, dimana sistem inovasi masyarakat tradisional, secara kolektif dan kumulatif, secara definisi telah dikeluarkan dari ketentuan TRIPs.

     Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) menetapkan bahwa akses terhadap SDG, apabila diberikan, harus didasarkan pada (Pasal 15 ayat 4): (i) kesepakatan bersama, (ii) Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA), dan (iii) pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG secara adil dan sebanding, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat 5. Ini berarti bahwa mereka yang ingin mendapatkan akses terhadap SDG harus mengadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan Pemberi SDG.  Kedua belah pihak diharapkan untuk menyepakati ketentuan tentang akses serta bentuk dari keuntungan yang akan dibagi. 

Untuk itu perlu diformulasikan tentang perlindungan hak agar dapat lebih baik melindungi, mempertahankan sistem pelestarian dan pemanfaatan yang dilakukan masyarakat tradisional yang sangat bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pemanfaatan SDG secara berkesinambungan.  Perlu diciptakan “hubungan baru” antara Pemberi dan Penerima SDG, dimana Pemberi tidak hanya berhak atas pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG tersebut, tetapi diberikan juga dasar hukum untuk mendapatkan haknya tersebut.

Model sederhana yang dapat digunakan untuk melaksanakan Pasal 15 KKH tersebut berupa Perjanjian Pengalihan Material (PPM) atau Material Transfer Agreement (MTA).  PPM/MTA adalah perjanjian sederhana yang singkat dan tidak teknis tetapi memungkinkan kedua belah pihak menegosiasikan semua aspek penelitian dan pengembangan SDG yang dimaksud. Undang undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 23 ayat 2 menyatakan pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia.

Sejalan dengan perlindungan kekayaan hayati tersebut, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) telah ditandatangani, diratifikasi, diterima, disahkan atau diaksesi oleh 119 Negara (Lampiran I.A). Pada tahun 2006,  ITPGRFA diaksesi Indonesia dengan Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP). Pasal 24 ayat 4 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa akses terhadap SDG tanaman harus dilakukan dengan menggunakan standard Material Transfer Agreement (sMTA) untuk tanaman yang terdapat dalam Lampiran I.B (Annex 1 dalam ITPGRFA). Hal ini didukung oleh  Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2006 pasal 20 ayat 2 tentang pertukaran sampel SDG antar negara untuk kepentingan penelitian.  Selain itu Menteri Pertanian pada tahun 2006 juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 67 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Tanaman yang mengharuskan pembuatan PPM/MTA untuk setiap pengeluaran SDG tanaman.

Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Pedoman ini untuk dijadikan:

  1. panduan dalam pelaksanaan penyusunan PPM/MTA bagi Unit Kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
  2. panduan untuk membuat kesepakatan dalam pengalihan SDG dan derivatnya termasuk informasi yang terkait dengannya, antara Unit Kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, industri/swasta di wilayah NKRI atau kerjasama dengan Luar Negeri;
  3. panduan kegiatan litbang dan penerapan dalam pengalihan material baik itu sumber daya hayati/material genetik, spesimen, isolat atas dasar pembagian keuntungan yang adil dan sebanding;

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini ialah untuk melindungi SDG dan derivatnya asal Indonesia dan memastikan agar kegiatan litbang serta penerapan teknologi tidak menimbulkan kerugian bagi kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat dan keselamatan bangsa

Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

  1. Ketentuan dan persyaratan perjanjian pengalihan material;
  2. perjanjian pengalihan material untuk tujuan penelitian dan pengembangan (non komersial); dan
  3. perjanjian pengalihan material untuk tujuan penelitian pengembangan produk komersial.

Definisi Operasional

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengalihan material adalah pengeluaran atau pemasukan material SDG dari pemberi kepada penerima berdasarkan suatu perjanjian;
  2. Plasma Nutfah tanaman atau atau Sumber Daya Genetik tanaman yang selanjutnya disebut SDG adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
  3. Material atau Materi genetik dalam perjanjian pengalihan material adalah bahan tanaman, termasuk materi propagasi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).
  4. Pemberi material SDG yang selanjutnya disebut Pemberi adalah orang atau kelompok orang atau badan hukum yang memiliki material SDG;
  5. Penerima material SDG yang selanjutnya disebut Penerima adalah orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang menerima material SDG;
  6. Perjanjian adalah suatu kesepakatan tertulis antara Pemberi dan Penerima dalam pengalihan material SDG;
  7. Perjanjian pengalihan materi (Material Transfer Agreement) yang selanjutnya disebut PPM/MTA adalah persetujuan tertulis atas pemindahan SDG yang disertai dengan dokumen yang menjelaskan tentang legalitas pemindahan SDG;
  8. Pelestarian SDG yang selanjutnya disebut pelestarian adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman SDG dalam kondisi dan potensi yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
  9. Pemanfaatan SDG yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), serta penggunaan SDG, termasuk pembagian keuntungan yang berasal dari pemanfaatannya.
  10. Pengeluaran SDG yang selanjutnya disebut pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan SDG ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan pemuliaan.
  11. Pemasukan SDG yang selanjutnya disebut pemasukan atau dapat disebut juga Introduksi adalah serangkaian kegiatan memasukkan SDG dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemuliaan.
  12. Masyarakat tempatan (local community) dan wakil masyarakat tempatan yang ditunjuk adalah masyarakat tempatan yang berhak atas koleksi material atau invensi diperoleh di wilayah yang dimiliki masyarakat tempatan secara syah.
  13. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) adalah persetujuan akses SDG dari Pemilik atau Kuasanya kepada Pemohon;

Naskah selengkapnya [pdf 43 kb]
Lampiran naskah MTA [pdf 147 kb]