Pengamanan Hayati Harus Selaras Pelestarian Plasma Nutfah

Pakar lingkungan hidup dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Prof Dr Achmad Baihaki mendukung upaya penyusunan peraturan hukum tentang pengamanan hayati, sesuai komitmen Protokol Cartagena 2000. Namun, rancangan undang-undang (RUU) tersebut hendaknya diintegrasikan dan selaras dengan UU tentang pelestarian plasma nutfah. Pernyataan itu diungkapkan Baihaki dalam lokakarya "Naskah Akademik Peraturan Perundangan tentang Pengamanan Hayati Produk-produk Biotekologi Hasil Rekayasa", di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Forum yang digelar Pusat Studi Bioteknologi UGM dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup itu melibatkan lebih dari 30 pakar dari berbagai disiplin ilmu, serta para pengusaha pemuliaan tanaman.

 

 

Menurut Baihaki, rancangan naskah UU tentang pelestarian plasma nutfah saat ini juga sedang disusun, sebagai antisipasi atas kerusakan plasma nutfah. Alangkah baiknya jika topik keamanan hayati produk transgenik diintegrasikan dengan pelestarian plasma nutfah. Dia mengingatkan, pembentukan UU yang terpisah dari UU yang sudah ada dan mengatur tentang keamanan hayati dari produk transgenik bakal menambah kompleksitas pengaturannya. Apalagi, proses pembentukan sebuah UU selalu memakan waktu lama, padahal semakin banyak permasalahan di lapangan yang perlu segera ditangani.

 

Lebih jauh tentang penyebaran benih, Baihaki mengakui telah ada dua UU yang menyinggungnya. Yakni UU Nomor 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan UU Nomor 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Namun, tentang penyebaran benih transgenik yang saat ini sedang dalam pro-kontra, kedua UU itu belum memiliki penjelasan teknis dan landasan operasional semacam peraturan pemerintah (PP). "PP yang fleksibel dan terkait dengan kelembagaan perlu segera lahir sehingga operasional tidak terkotak-kotak pada berbagai induk organisasi yang berbeda, padahal materi yang diatur adalah sama," ujar Baihaki. Dia mencontohkan, kelembagaan seperti Badan Benih Nasional dengan segala peralatan teknis yang mendukungnya, perlu disempurnakan cakupannya. Demikian pula Komisi Pangan dan Keamanan Hayati Produk Pertanian Transgenik dengan tim teknisnya, dapat juga dimanfaatkan. Naskah yang dibahas dalam lokakarya itu sendiri merupakan penyempurnaan naskah akademik yang dilokakaryakan di Jakarta tanggal 28 Agustus 2001. Naskah itu terbagai dalam enam bab, dengan merangkum berbagai kajian secara detail. Mulai dari pengamanan hayati produk bioteknologi hasil rekayasa genetika; aspek peraturan perundang-undangan; hingga mekanisme penggunaan dan pelepasannya. Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Pusat Antar-Universitas Bioteknologi UGM Hari Hartiko MSc PhD mengatakan, sudah dua tahun terakhir isu bioteknologi mencuat dalam perdebatan pro dan kontra di kalangan akademisi, media massa, maupun masyarakat pengguna. "Marilah kita memandang ke depan dengan hati nurani yang tulus untuk menyusun rambu-rambu pengamanan hayati. Ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia, serta demi kelangsungan daya dukung kehidupan alam Indonesia sebagai modal dasar pembangunan semesta," tandasnya.

Sumber: http://www.kompas.com