Penyadaran Publik tentang Peraturan Perundang-Undangan di Samarinda

Pengelolaan sumber daya genetik dimaksudkan untuk melindungi kelestarian dan mengatur pemanfaatannya secara berkelanjutan. Untuk itu konvensi keanekaragaman hayati telah menetap hak Negara atas sumber daya genetik yang dimilikinya melalui ketentuan tentang akses dan pembagian keuntungannya. Melalui sidang konvensi keanekaragaman hayati di Nagoya tahun 2010 telah disepakati adanya perjanjian yang mengikat tentang akses dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetic. Perjanjian tersebut dikenal dengan Protocol Nagoya on Access and Benefit Sharing.

Selama ini telah banyak terjadi pengeluaran sumber daya genetik (SDG) baik SDG tanaman, hewan ternak maupun SDG mikroba, dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri tanpa memberikan hasil dan manfaat kepada Indonesia sebagai pemiliknya. Perlindungan melalui payung hukum Undang-Undang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang dinanti-nantikan tidak kunjung ada, untuk itu Menteri Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri No 67 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman. Selanjutnya agar pemanfaatan SDG Indonesia mendapatkan keuntungan yang sepadan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memfasilitasi pengeluaran SDG dengan menyediakan pedoman perjanjian pengalihan materi. Pada tahun 2009, Badan Litbang Pertanian telah menyusun Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Tanaman yang telah diangkat menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2009. Pada tahun ini Badan Litbang Pertanian mempersiapkan Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Ternak dan SDG Mikroba

Latar belakang

  1. Adanya berbagai peraturan yang terkait dengan pengelolaan SDGTPP;
  2. Belum semua pihak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundangan tersebut;
  3. Untuk menghindari kesalahan fatal akibat dari kurangnya pemahaman peraturan perundangan tersebut, perlu dilakukan penyadaran publik.

Tujuan
Meningkatkan kesadaran publik akan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan SDGTPP.

Materi & Pembicara

  1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dan Protokol Nagoya (Dr. Sugiono Moeljopawiro).
  2. UU RI Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian SDGTPP (Drh. Agus Nurhadi, MS).
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Tanaman, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Materi (Dr. M. Herman).

Kegiatan Penyadaran Publik ini dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat No.6, Samarinda, Kalimantan Timur. Selasa, 28 Juni 2011. Acara ini dihadiri oleh 60 orang peserta berbagai wakil pemangku kepentingan, antara lain adalah para pejabat dari Dinas Pertanian Berau, Dinas Perkebunan Paser, staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, UPTD BPN Padi, Dinas DPKP Balikpapan, BKPP, UPTD Hortikultura, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, BAPPEDA Berau, Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, BAPPEDA Samarinda, BAPELTAN, BPTP Kalimantan Timur, staf pengajar Faperta Universitas Widya Gama, BPSB, BALITBANGDA Provinsi Kaltim.

Berbagai pertanyaan yang disampaikan para peserta yang dapat direkam, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. 1. Bagaimana perlindungan terhadap pohon induk tanaman buah-buahan yang sudah dilepas? Antara pelepasan dan perlindungan varietas merupakan dua regime hukum yang berbeda. Pohon induk yang sudah dilepas, tetapi tidak dimintakan perlindungan PVT, maka tidak mendapat perlindungan.
  2. Apa padi Adan sudah dimurnikan? Perlu dilakukan pengujian kualitas dari padi Adan yang terdapat di 65 desa di Kecamatan Krayan(Induk maupun Selatan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah berbeda-beda atau sama.
  3. Berapa lama perlindungan IG? Perlindungan IG berlaku untuk selamanya, sepanjang kualitas produk IG yang dimintakan perlindungan tidak berubah.
  4. Apakah kompos dapat menggantikan kotoran kerbau? Jerami yang dikomposkan dengan kotoran kerbau akan memiliki perbedaan kandungan unsur haranya, sehingga tidak dapat menggantikan peran kotoran kerbau.
  5. Apa keuntungan IG bagi petani? Perlindungan IG akan dapat meningkatkan kualitas produk, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh petani.
  6. Apa IG baik untuk melindungi produk lokal? Sepanjang produk lokal tersebut bersifat spesifik lokasi, maka perlindungan yang tepat adalah dengan indikasi geografis.
  7. Kaitan perlindungan (disalah kaprahkan dgn paten) dgn royalty? Pada dasarnya royalty adalah bagian dari keuntungan yang dapat dibagikan kepada mereka yang terkait dengan produk yang dihasilkan, apakah itu produk yang dipatenkan atau produk yang diberi perlindungan HKI lainnya.
  8. Bagaimana mengenal SDG lokal? Pada umumnya SDG lokal yang belum dikenal oleh masyarakat luas, untuk itu sudah selayaknyalah Komisi Daerah SDG memperkenalkan SDG yang ada di daerah tersebut kepada masyarakat.
  9. UU PVT sudah ada sejak tahun 2000 tetapi petani mengapa banyak petani yang belum memanfaatkannya? Komentar ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap perlindungan varietas tanaman. Sekalipun staf biro hukum belum tentu memahami seutuhnya, untuk itu sosialisasi masih perlu dilakukan.
  10. Lembaga mana yang bertanggung jawab terhadap pelestarian SDG? Pemerintah dan masyarakat.
  11. Di Berau disediakan lahan seluas 500HA untuk pelestarian buah lokal Kaltim. Perlu ada koordinasi yang baik antara Pemda dengan Komda SDG dalam memanfaatkan lahan seluas itu untuk pelestarian dan kemungkinan pengembangan serta pembangunan agrowisata.
  12. Info tentang IG dan pemendekan umur padi Adan. Saat ini Pemda Kalimantan Timur bekerjasama dengan Universitas Mulawarman sedang mengupayakan pemendekan umur padi Adan agar dapat ditanam dua kali setahun. Demikian pula untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi Adan di Krayan, Pemda Kaltim akan membantu pemrosesan permohonan perlindungan IG padi Adan Krayan.
  13. Bagaimana dengan varietas padi seperti Pudak Harum di Kabupaten Berau yang sudah hilang? Ada kemungkinanmasih bisa dilacak di bank gen IRRI mengingat IRRI sangat aktif dalam melakukan explorasi varietas padi lokal di Indonesia.
  14. Bagaimana dengan varietas ubi jalar lokal yang sudah hilang atau jarang ditemui? Bagi SDG ubi jalar yang masih ada tetapi jarang dapat dilakukan konservasi dan perbanyakannya.
  15. Keuntungan apa yang dapat diperoleh petani atau pemilik pohon induk SDG yang sudah dijadikan sebagai benih unggul untuk masyarakat? Keuntungan yang diperoleh petani pemilik pohon induk adalah hasil penjualan benih atau bibit kepada masyarakat.
  16. Himbauan dari salah seorang peserta agar Balai-Balai Penelitian Komoditas melakukan eksplorasi dan koleksi terhadap tanaman lokal baik varietas tanaman yang mempunyai nilai ekonomi maupun varietas tanaman yang kurang mempunyai nilai ekonomi, sehingga kita tidak mempunyai koleksi varietas tanaman yang lengkap.

penyadaranpublik Samarinda1
Ketua Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Kalimantan Timur, Prof. Dr. Riyanto, tengah menyampaikan kata sambutan mengawali Acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian pada tanggal 28 Juni 2011 di Aula Dinas Pertanian Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

penyadaranpublik Samarinda2
Suasana ketika presentasi materi Acara Sosialisasi tengah berlangsung, para peserta yang sebagian besar terdiri dari para pejabat Pemerintah Daerah, peneliti BPTP, dan dosen Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur

penyadaranpublik Samarinda3
Salah seorang peserta sosialisasi dengan antusiasnya tengah menyampaikan pertanyaan kepada narasumber.

penyadaranpublik Samarinda4
Suasana pada saat Acara Sosialisasi tengah berlangsung di Aula Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur.