Penyadaran Publik tentang Peraturan Perundang-Undangan SDG di Medan

Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) dimaksudkan untuk melindungi kelestarian dan mengatur pemanfaatannya secara berkelanjutan. Untuk itu Convention on Biological Diversity (CBD)/Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) telah menetapkan hak Negara atas SDG yang dimilikinya melalui ketentuan tentang akses dan pembagian keuntungannya. Hal ini ditindaklanjuti oleh FAO dengan ITPGRFA guna mengatur akses dan pembagian keuntungan melalui system multilateral. Selamjutnya melalui sidang KKH di Nagoya tahun 2010 telah disepakati adanya perjanjian yang mengikat tentang akses dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG. Perjanjian tersebut dikenal dengan Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing.

Keselarasan tujuan dari CBD/KKH, ITPGRFA dan Protokol Nagoya. KKH bertujuan untuk melakukan

  1. Konservasi sumber daya genetik (SDG);
  2. Pemanfaatan SDG secara berkelanjutan; dan
  3. Pembagian keuntungan yang adil dan sebanding dari hasil pemanfaatan SDG.

Sedangkan ITPGRFA yang telah diaksesi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 mempunyai tujuan melakukan

  1. Konservasi dan pemanfaatan SDGTPP secara berkelanjutan; dan
  2. Pembagian keuntungan yang adil dan sebanding dari hasil pemanfaatan SDGTPP.

Protokol Nagoya bertujuan untuk melakukan “Pembagian keuntungan yang adil dan sebanding dari hasil pemanfaatan SDG, termasuk akses terhadap SDG dan alih teknologi yang selayaknya”. Selama ini telah banyak terjadi pengeluaran SDG baik SDG tanaman, hewan ternak maupun SDG mikroba, dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri tanpa memberikan hasil dan manfaat kepada Indonesia sebagai pemiliknya. Hingga saat ini perlindungan melalui payung hukum Undang-Undang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia yang dinanti-nantikan tidak kunjung ada, untuk itu Menteri Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri No 67 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman. Selanjutnya agar pemanfaatan SDG Indonesia mendapatkan keuntungan yang sepadan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memfasilitasi pengeluaran SDG dengan menyediakan pedoman perjanjian pengalihan materi. Pada tahun 2009, Badan Litbang Pertanian telah menyusun Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Tanaman yang telah diangkat menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2009. Pada tahun 2010, Badan Litbang Pertanian telah mempersiapkan Rancangan Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Ternak dan SDG Mikroba, yang diharapkan dapat diangkat dan disahkan menjadi Peraturan Menteri Pertanian dalam tahun 2011.

Guna meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di Indonesia terhadap kehadiran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan SDG tanaman, Komisi Nasional Sumber Daya Genetik dalam tahun 2011 mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penyadaran publik di dua lokasi yang merupakan wilayah yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan dengan mengikuti penyadaran publik tersebut, para pemangku kepentingan akan lebih meningkat pemahamannya dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pengelolaan SDG di daerah.

Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan yang terkait dengan pengelolaan SDGTPP, tetapi belum semua pemangku kepentingan SDG mengetahui dan memahami tentang peraturan perundangan tersebut, oleh sebab itu untuk menghindari kesalahan fatal akibat dari kurangnya pemahaman peraturan perundangan tersebut, maka dilakukan kegiatan penyadaran publik ini. Tujuan kegiatan penyadaran publik ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik akan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya genetik tanaman, khususnya SDG tanaman pangan dan pertanian (SDGTPP).

Adapun materi yang disampaikan dalam penyadaran publik ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan SDG tanaman pangan dan pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (IT-PGRFA); Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Materi (MTA) SDG Tanaman.

Penyadaran Publik dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011, di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. Acara ini dihadiri oleh 42 orang peserta berbagai wakil pemangku kepentingan, antara lain adalah para peneliti dari Balai Penelitian Karet Sungai Putih, Loka Penelitian Kambing Potong Sungai Putih, dosen Fakultas Pertanian – Universitas Numensen dan Fakultas Pertanian - Universitas Islam Sumatera Utara, pejabat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, pengusaha perkebunan/perusahaan kelapa sawit swasta PT Socfindo, PT Lonsum, dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), pejabat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, pejabat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, pejabat pemerintah daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kantor Gubernur, serta para peneliti dan pengkaji BPTP Sumatera Utara. Serta para pengurus Komisi Daerah SDG Provinsi Sumatera Utara.

Dalam dialog antara peserta dan narasumber, muncul berbagai pertanyaan dan komentar yang dilontarkan oleh peserta, antara lain adalah tentang hasil yang telah dicapai setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006, bagaimana bila ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tidak dilaksanakan atau tidak ditaati, bagaimana prosedur permohonan perlindungan Indikasi Geografis dilaksanakan, berapa lama waktu yang diperlukan dari sejak pengajuan permohonan disampaikan hingga proses sertifikasi selesai. Selain dari pada itu ada saran dan masukan dari peserta agar Pemerintah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan terhadap SDG mikroba dan ternak agar SDG mikroba dan ternak Indonesia terlindungi terhadap aksesi dan pemanfaatan yang merugikan Indonesia sebagai pihak asal dan pemilik SDG tersebut.

penyadaranpublik Medan1
Dr. Sugiono Moeljopawiro dan Dr. M. Herman sebagai Narasumber Sosialisasi mendampingi Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara saat memberikan sambutan pembukaan acara Sosialisasi.

penyadaranpublik Medan2
Peserta acara Sosialisasi tengah menyimak penyampaian presentasi Dr. Sugiono Moeljopawiro tentang Perlindungan Indikasi Geografis bagi produk pertanian yang spesifik di lokasi tertentu.

penyadaranpublik Medan3
Peserta Acara Sosialisasi yang terdiri dari berbagai stakeholders di Sumatera Utara, baik dari institusi pemerintah, swasta, unsur perguruan tinggi, perusahaan maupun LSM yang bergerak dalam bidang pertanian.