Penyusunan Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Hewan Ternak dan SDG Mikroba

Selama ini telah banyak terjadi pengeluaran sumber daya genetik (SDG) baik SDG tanaman, hewan ternak maupun SDG mikroba, dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri tanpa memberikan hasil dan manfaat kepada Indonesia sebagai pemiliknya. Perlindungan melalui payung hukum Undang-Undang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang dinanti-nantikan tidak kunjung ada. Agar pemanfaatan SDG Indonesia mendapatkan keuntungan yang sepadan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memfasilitasi pengeluaran SDG dengan menyediakan pedoman perjanjian pengalihan materi. Pada tahun 2009, Badan Litbang Pertanian telah merancang Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Tanaman yang telah diangkat menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2009, maka pada tahun ini Badan Litbang Pertanian mempersiapkan Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Ternak dan SDG Mikroba.

Pada tahun 2010 Badan Litbang Pertanian telah memberikan kepercayaan kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian untuk melaksanakan Penyusunan Pedoman Perjanjian Pengalihan Materi SDG Hewan Ternak dan SDG Mikroba. Penyusunan Rancangan Permentan ini melibatkan berbagai instansi (Biro Hukum dan Humas Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal Peternakan; Puslitbang Peternakan; Fakultas MIPA Universitas Indonesia; Pusat Penelitian Biologi dan Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Balai Besar Sumber Daya Lahan; serta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian) dan narasumber dalam bidang Hukum, Pertanian, Peternakan dan Mikroba. Diharapkan pedoman ini akan ditindaklanjuti dengan mengusulkannya menjadi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian dalam rangka memberikan pedoman bagi institusi/UK/UPT yang akan melakukan pertukaran SDG Ternak dan SDG Mikroba.

Pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati mengakui kedaulatan suatu negara atas SDG di wilayahnya. Hal ini sebagai implikasi atas segala sesuatu yang diperdagangkan yang mempunyai nilai ekonomi, dimana perdagangan global dapat memberikan insentif nilai ekonomi terhadap negara berkembang yang melakukan konservasi keanekaragaman hayatinya. FAO mengadopsi Pasal 15 ini kedalam the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Konservasi, eksplorasi, koleksi, karakterisasi, evaluasi dan dokumentasi SDG tanaman pangan adalah hal-hal penting yang dibahas dalam Rome Declaration on World Food Security dan World Food Summit Plan of Action dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, serta pembangunan kapasitas di negara-negara berkembang dan negara dengan transisi ekonomi untuk melaksanakan kewajiban tersebut yang perlu diberlakukan.

SDG tanaman untuk pangan dan pertanian merupakan bahan dasar yang tak tergantikan untuk mengembangkan genetik tanaman pangan, baik melalui seleksi yang dilakukan oleh petani, atau pemuliaan tanaman secara tradisional, atau pemuliaan melalui bioteknologi mederen, yang penting dalam mengantisipasi perubahan iklim dan perubahan lingkungan yang tak terduga serta untuk memenuhi kebutuhan manusia dimasa depan. Sebagai tambahan, dalam dalam melaksanakan kedaulatan negara atas SDG tanaman pangan dan pertanian, pemerintah dapat memperoleh keuntungan melalui sistem multilateral yang efektif dalam memfasilitasi akses terhadap SDG dan untuk meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan proporsional atas pemanfaatannya. Untuk mengimplementasikan suatu sistem multilateral yang efektif, telah dikembangkan standard Material Transfer Agreement (SMTA).

Pada tahun 2006, Indonesia telah mengaksesi dan mengesahkan the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture sebagai UU RI nomer 4 tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik untuk Tanaman dan Pangan dan telah diuntungkan melalui pemanfaatan sMTA untuk mengaksesi SDG tanaman yang masuk dalam Annex I Perjanjian tersebut. Akan tetapi di dalam negeri Indonesia sendiri, belum ada peraturan perundang-undangan tentang pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan SDG yang tidak termasuk dalam Annex I. Oleh sebab itu, untuk memfasilitasi memfasilitasi pertukaran SDG, dirasakan perlu untuk mempunyai Perjanjian Pengalihan Materi (PPM, MTA) khusus untuk SDG tanaman, SDG hewan ternak dan SDG mikroba. Pedoman Penyusunan PPM SDG tanaman telah diterbitkan sebagai Permentan Nomer 15 tahun 2009 sebagai implementasi UURI Nomer 4 tahun 2006. Mengingat mendesaknya kebutuhan dalam pertukaran SDG hewan ternak dan SDG mikroba, perlu dikembangkan dan diciptakan PPM untuk SDG hewan ternak dan SDG mikroba. Karena itu, telah disusun konsep PPM SDG hewan ternak dan SDG mikroba mengikuti persyaratan dalam Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising Out of Their Utilization. Elemen-elemen yang digunakan untuk menyusun PPM tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

  1. Preambul yang mengacu ke Konvensi Keanekaragaman Hayati;
  2. Legal status dari Pemberi dan Penerima SDG;
  3. Mandat dan/atau tujuan pemanfaatan oleh Penerima dan, bilamana perlu, Pemberi SDG.

B. Bagian akses dan Pembagian Keuntungan

  1. Deskripsi SDG yang dicakup dalam PPM, termasuk informasi yang menyertainya;
  2. Permanfaatan yang diperjanjikan, pemanfaatan potensi SDG-nya, produknya atau derivatif SDG yang diperjanjikan dalam PPM tersebut (misalnya penelitian, pemuliaan, komersialisasi);
  3. Pernyataan bahwa suatu perubahan dalam pemanfaatan perlu dibuat Perjanjian Atas Dasar Informasi Awal (PADIA, PIC) dan PPM;
  4. Apabila diperlukan IPR dan dalam hal bagaimana, perlu dilaksanakan;
  5. Pengaturan pembagian keuntungan, termasuk komitmen untuk melakukan pembagian keuntungan baik moneter atau non-moneter;
  6. Tidak ada jaminan dari Pemberi terhadap identitas dan/atau kualitas materi SDG yang diberikan;
  7. Apakah SDG dan/atau informasi yang menyertainya dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan apabila dapat dalam kondisi bagaimana dapat dilaksanakan;
  8. Definisi; dan
  9. Keajiban untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan sebagai akibat rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

C. Segi hukum

  1. Kewajiban untuk menaati PPM;
  2. Waktu yang diperjanjikan;
  3. Pemberitahuan waktu mengakhiri perjanjian;
  4. Fakta bahwa kewajiban dalam beberapa klausul terminasi perjanjian;
  5. Fact that the obligations in certain clauses survive the termination of the agreement;
  6. Tidak ada klausul tekanan terhadap pihak lain dalam perjanjian;
  7. Hal-hal yang diluar batas kemampuan salah satu pihak (seperti bencana alam, banjir dan kebakaran);
  8. Pengaturan penyelesaian perselisihan;
  9. Kewajiban atau hak-hak pengalihan;
  10. Kewajiban, pengalihan atau pengecualian hak untuk menyatakan hak kepemilikan, atas SDG yang diterima dalam PPM;
  11. Pilihan hukum yang disepakati;
  12. Klausul karahasiaan; dan
  13. Jaminan.

Elemen-elemen tersebut di atas dipergunakan untuk menyusun konsep PPM SDG hewan ternak dan SDG mikroba. Konsep PPM tersebut hendaknya digunakan dalam pertukaran SDG ternak dan SDG mikroba dalam lingkup Badan Litbang Pertanian maupun antara institusi di bawah Badan Litbang Pertanian dengan institusi nasional di luar Badan Litbang Pertanian maupun institusi internasional. Ada dua macam PPM, yaitu PPM untuk tujuan non-komersial dan MTA untuk tujuan komersial.