Sosialisasi RatifikasiI ITPGRFA di TVRI Stasiun Pusat Jakarta

Kegiatan sosialisasi ratifikasi Perjanjian Internasional Pengelolaan Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture / ITPGRFA) telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2006 di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Tampil sebagai nara sumber dalam acara tersebut: Dr. Sutrisno (Kepala BB-Biogen Bogor), Dr. Machmud Thohari (Komisi Nasional Plasma Nutfah / staf pengajar Intsitut Pertanian Bogor) dan Dr. Soenartono Adisoemarto (Komisi Nasional Plasma Nutfah / Naturindo). Acara tersebut berlangsung dalam bentuk diskusi dan tanya jawab dengan audiens, baik yang berada di studio maupun pemirsa TVRI di seluruh tanah air melalui telepon interaktif. Materi yang didiskusikan dalam acara tersebut berkisar mengenai hakekat, tujuan, manfaat serta implikasi dari ratifikasi ITPGFRA.

 Seperti diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan International Treaty on Genetic Resources for Food and Agriculture atau Perjanjian mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGTPP) telah disahkan oleh DPR-RI dan Pemerintah RI, serta telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006 sebagai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.

Keanekaragaman hayati Indonesia sebagai sumber daya alam merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang wajib dijaga, dilestarikan, dan dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar keanekaragaman hayati tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan rakyat Indonesia untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta kehidupan makhluk lainnya.
Di dunia, keanekaragaman hayati pada sistem pertanian telah mengalami kemerosotan. Sejak awal perkembangan pertanian, sekitar 12.000 tahun yang lalu, masyarakat dunia memanfaatkan sekitar 10.000 jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak. Saat ini hanya sekitar 150 jenis tanaman saja yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan 12 jenis di antaranya menyumbang 80% kebutuhan karbohidrat sebagai makanan pokok. Sementara itu, 60% kebutuhan pangan pokok di dunia disediakan oleh empat jenis tanaman saja, yaitu gandum, padi, jagung dan kentang. Dari empat jenis tanaman itu, pemenuhan pangan pokok dari produksi domestik di Indonesia terkonsentrasi pada padi dan jagung. Jenis tanaman sumber pangan pokok lainnya bagi penduduk Indonesia yang beragam adalah singkong, ubi jalar dan sagu. Sedikitnya jumlah jenis tanaman penyedia kebutuhan pangan pokok ini mengancam keberlanjutan ketahanan pangan, karena kerentanannya terhadap perubahan lingkungan. yang tak dapat diperkirakan. Masalah itu dapat diantisipasi dengan adanya cadangan sumber daya genetik yang beraneka ragam sebagai materi dasar untuk merakit varietas tanaman unggul baru yang dapat mengatasi dinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan. Namun demikian, Indonesia tidak memiliki kendali dalam memanfaatkan cadangan tiga jenis sumber daya genetik tersebut. Oleh karena itu, upaya pelestarian keanekaragaman sumber daya genetik tanaman wajib lebih diintensifkan oleh Indonesia baik sumber daya genetik yang berasal dari dalam negeri maupun negara lain.
Menurut the Genetic Resources Action Inter Nations (GRAIN), dari 3,9 juta aksesi koleksi sumber daya genetik di seluruh dunia, tanaman ekonomis yang dilestarikan:
53% dimiliki oleh negara-negara maju, seperti Amerika, Eropa, dan Rusia; 16% dimiliki oleh lembaga-lembaga penelitian internasional (IARCs) seperti IRRI, ICRISAT, CIMMYT, CIAT, CIP. Hanya 30% koleksi aksesi yang dimiliki negara-negara berkembang, dan Indonesia memiliki sangat sedikit.
Mengingat beberapa hal penting sebagai berikut:

  1. Semakin menyusutnya basis keanekaragaman genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang merupakan suatu ancaman bagi ketahanan pangan secara global;
  2. Semakin meningkatnya kebutuhan sumber daya genetik tanaman untuk mengatasi perubahan lingkungan, permintaan pasar, dan peningkatan produktivitas;
  3. Adanya saling ketergantungan atas sumber daya genetik tanaman secara global;
  4. Perlunya peningkatan kerjasama bilateral, regional, dan global untuk pembangunan kapasitas dan pengaturan akses terhadap sumber daya genetik tanaman.

Maka disusunlah Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian atau the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture yang mempunyai tujuan antara lain:

  • Mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan melalui konservasi dan 'pemanfaatan secara berkelanjutan Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (SDGTPP) dan pembagian keuntung'an secara adil dan merata;
  • Melindungi Hak Petani yang didasarkan oleh sumbangan dan andil petani serta masyarakat setempat di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman pertanian.

Adapun materi pokok Perjanjian SDGTPP, antara lain adalah:

  1. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian;
  2. Pelestarian sumber daya genetik tanaman;
  3. Kebijakan pemanfaatan secara berkelanjutan dan implementasinya;
  4. Komitmen para Pihak pada taraf nasional dan internasional;
  5. Perlindungan terhadap Hak Petani;
  6. Sistem multilateral mengenai akses dan pembagian keuntungan;
  7. Pembagian keuntungan secara adil dan merata dalam sistem multilateral; dan
  8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang
    pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman.

Perjanjian mengenai SDGTPP ini, telah diresmikan dan disahkan oleh FAO pada tanggal 3 November 2001, dalam sidang the 31st Meeting of the United Nations Food and Agriculture Organisations Conference di Roma, Italia dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Juni 2004, setelah 40 negara mengesahkan Perjanjian ini. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2006, sudah 102 negara yang mengesahkan Perjanjian ini sehingga secara otomatis mereka menjadi anggota Badan Pengatur (Governing Body), apabila hadir dalam Sidang Pertama Badan Pengatur pada tanggal 12 - 16 Juni di Madrid, Spanyol.
Dasar pertimbangan melakukan aksesi terhadap Perjanjian ini, antara lain:

  1. Meskipun Indonesia terkenal sebagai negara mega biodiversity, namun pada kenyataannya Indonesia bukan negara yang kaya akan koleksi ex situ sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian dibandingkan dengan pusat-pusat penelitian internasional (IARCs) maupun negara-negara maju;
  2. Dengan kemudahan akses pada sistem multilateral dan adanya acuan Standar Perjanjian Pengalihan Materi (PPM) atau Material Transfer Agreement (MTA), Indonesia akan mendapat keuntungan dlam pemanfaatan koleksi-koleksi ex situ sumber daya genetik yang dikelola negara-negara lain anggota Perjanjian ini maupun IARCs;
  3. Dengan mengaksesi Perjanjian ini tepat waktu, Indonesia dapat menjadi anggota Badan Pengatur (Governing Body) yang akan menyusun prosedur, strategis implementasi Perjanjian.

Indonesia sudah mendepositkan pengesahan Perjanjian ini ke FAO, Roma, tepat waktu, sehingga dapat menjadi anggota Badan Pengatur, karena hadir dalam Sidang Pertama Badan Pengatur di Madrid pada tanggal 12-16 Juni 2006. Sebagai anggota Badan Pengatur, Indonesia mempunyai peluang strategis dalam mendorong imlementasi Perjanjian ini termasuk juga dalam menetapkan sasaran mobilitas pendanaan bagi kegiatan, rencana, dan menetapkan program prioritas untuk negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam peralihan. Indonesia juga dapat mengusulkan besarnya iuran anggota yang harus dibayar setiap tahun, sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Selain itu apabila diperlukan, sebagai anggota Badan pengatur Indonesia dapat mengusulkan amandemen pasal-pasal dalam Perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan nasional.
Dalam perjalanan untuk mengesahkan Perjanjian ini ada kekhawatiran beberapa pihak, antara lain seperti:

  1. Kekhawatiran bahwa sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian Indonesia akan dapat diakses secara bebas oleh negara lain atau pihak asing;
  2. Penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian Indonesia akan diakses dengan tujuan untuk penggunaan dalam industri kimia;
  3. Sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian Indonesia akan diajukan oleh pihak asing untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
  4. Akan menyebabkan kepunahan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian Indonesia.

Dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi hal-hal demikian, karena dalam Perjanjian ini:

  1. Sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian yang dapat diakses adalah seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
  2. Aksesi sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian hanya untuk tujuan konservasi dan pemanfaatan dalam rangka pemuliaan, penelitian, dan pelatihan;
  3. Sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian yang diperoleh dari Sistem Multilateral tidak boleh diberlakukan HKI; dan
  4. Sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian harus dilestarikan dan selalu tersedia dalam Sistem Multilateral.


Mekanis dan keadaan sistem tukar -menukar sumberdaya genetik tanaman pangan dan pertanian sebelum menjadi anggota perjanjian SDGTPP.



Mekanis dan keadaan sistem tukar -menukar sumberdaya genetik tanaman pangan dan pertanian setelah menjadi anggota perjanjian SDGTPP.

Beberapa manfaat yang diperoleh Indonesia dengan pengesahan Perjanjian irii, antara lain:

  1. Peningkatan kemampuan nasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman melalui bantuan pengembangan kapasitas dari sistem pendukung Perjanjian ini;
  2. Penanggulangan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik tanaman secara ilegal serta pengembangannya oleh negara atau pihak lain;
  3. Pengembangan kerja sama regional dan internasional dalam pengelolaan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
  4. Penjaminan akses dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
  5. Mendapatkan akses terhadap sumber daya genetik yang telah disepakati bersama, yang tersimpan di negara Pihak Perjanjian, maupun dari pusat-pusat riset pertanian internasional;
  6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia baik di pusat maupun di daerah melalui: transfer teknologi dari negara Pihak lain atau dari pusat-pusat riset pertanian internasional; bantuan dalam bidang pengembangan dan penguatan pelatihan, pendidikan dan fasilitas yang relevan pada upaya konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengembangan sumber daya genetik tanaman.

Dengan mengesahkan Perjanjian ini sebagai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, sebagai konsekuensinya, maka Indonesia mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

  1. Menyediakan akses pada sumber daya genetik tanaman yang relevan kepada Pihak lain, atau kepada perorangan atau badan hukum di dalam yurisdiksi negara Pihak tersebut, serta kepada pusat-pusat riset pertanian internasional yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pengatur Perjanjian;
  2. Mendorong badan-badan penelitian publik, atau perseorangan atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksi Indonesia, untuk menyertakan sumber daya genetik tanamannya ke dalam Sistem Multilateral;
  3. Menjamin dalam peraturan nasionalnya bahwa standar Perjanjian Pengalihan Material (Material Transfer Agreement - MTA) yang telah ditetapkan oleh Badan pengatur diterapkan dalam transaksi akses dan tukar-menukar sumber daya genetik tanaman.
  4. Memberikan informasi terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang tidak bersifat rahasia dan yang terkait dengan kepentingan negara RI kepada sistem informasi Perjanjian, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
  5. Menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang melekat pada sumber daya genetik tanaman, informasi danjatau teknologi yang diterima dari Sistem Multilateral ataupun dari kerja sarna pembangunan kapasitas maupun dari transfer teknologi dan tukar-menukar informasi pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) sumber daya genetik tanaman;
  6. Melaksanakan upaya kebijakan dan hukum untuk mendorong pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman guna mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan baik di tingkat nasional, regional maupun global;
  7. Membayar iuran anggota yang akan ditentukan dalam Pertemuan Badan pengatur {Governing Body) pada tanggal 12-16 Juni 2006 di Madrid, Spanyol;

Pemerintah telah melakukan persiapan untuk mengimplementasikan Perjanjian ini yang meliputi kesiapan di bidang kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan pendanaan. Di bidang kelembagaan pemerintah telah memiliki Komisi Nasional Plasma Nutfah dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Penelitian Pengembangan Pertanian yang mengelola sumberdaya genetik secara ex situ. Namun demikian, untuk lehjh meningkatkan fungsi dan otoritas pengelola plasma nutfah yang telah ada sekarang ini, pemerintah berencana membentuk Komisi Sumber Daya Genetik yang merupakan amanah dari RUU-Pemanfaatan dan Pelestarian SDG yang sekarang dalam tahap penyusunan.
Di bidang peraturan, Pemerintah telah memiliki peraturan perundangan yang mendukung implementasi Perjanjian tentang SDGTPP, antara lain: Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman; Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Keanekaragaman Hayati Cartagena; PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Namun demikian, Pemerintah masih memerlukan peraturan perundang undangan baru yang antara lain: RUU tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik; RUU tentang Indikasi Geografis; Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencarian, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah Tanaman. Di bidang pendanaan, walaupun jumlahnya masih terbatas, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendukung implementasi Perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman. Di masa mendatang pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan pendanaan bagi pengelolaan sumber daya genetik tanaman.
Adapun beberapa agenda pemerintah dalam rangka memanfaatkan peluang dari perjanjian ini, antara lain:

  1. Penguatan pemuliaan tanaman yang meliputi peningkatan kemampuan pemulia dan pengembangan ilmu pemuliaanr termasuk pemanfaatan bioteknologi.
  2. Peningkatan kemampuan dan jumlah pemulia serta infrastrukturnya diperlukan untuk menangani kegiatan-kegiatan mulai dari eksplorasi, koleksi, karakterisasi, dokumentasi, dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian yang
    berorientasi peningkatan kesejahteraan petani.
  3. Penguatan sistem perbenihan, termasuk harmonisasi peraturan perbenihan pada tingkat nasional maupun internasional. Disamping itu diperlukan pengembangan sistem perbenihan dan industri perbenihan yang mampu memenuhi kebutuhan benih nasional, mengurangi ketergantungan pada benih impor dengan tetap mendorong peran serta masyarakat dan mengakomodasikan kondisi-kondisi yang
    memelihara keanekaragaman genetik.
  4. Melakukan usaha-usaha penelusuran penggalian asal-usul dan perkembangan sumber daya genetik hasil karya petani swasta maupun Lembaga Pemerintah baik yang terdapat di dalam negeri maupun di negara lain.
  5. Berupaya melestarikan dan mengevaluasi sumber daya genetik tradisional yang selama ini terabaikan; memanfaatkan aksesi sumber daya genetik dari pihak luar melalui sistem multilateral; memperluas dan meningkatkan usaha diversifikasi pangan.
  6. Berupaya menjamin adanya dominasi lokal dalam penguasaan teknologi pengembangan sumber daya manusia dan keuntungan secara finansial dalam memanfaatkan sumber daya genetikr baik yang berasal dari kerjasama bilateral maupun dengan FAO.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah menghimbau kepada seluruh Rakyat Republik Indonesia untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini guna menjamin pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah Indonesia, khususnya plasma nutfah tanaman pangan dan pertanian.

 

ISI PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN
UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN

(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture)

PEMBUKAAN
BAGIAN I -PENDAHULUAN

Pasal 1 - Tujuan
Pasal 2 - Penggunaan Istilah
Pasal 3 - Ruang Lingkup
BAGIAN II - KETENTUAN UMUM
Pasal 4 - Kewajiban Umum
Pasal 5 - Konservasi, Eksplorasi, Koleksi, Karakterisasi, Evaluasi dan Dokumentasi
Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
Pasal 6 - Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Tanaman
Pasal 7 - Komitmen Nasional dan Kerja Sama Internasional
Pasal 8 - Bantuan Teknis
BAGIAN III - HAK PETANI
Pasal 9 - Hak Petani
BAGIAN IV - SISTEM MULTILATERAL AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 10 - Sistem Multilateral Akses dan Pembagian Keuntungan
Pasal 11 - Cakupan Sistem Multilateral
Pasal 12 - Akses yang difasilitasi terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan
dan pertanian di dalam Sistem Multilateral
Pasal 13 - Pembagian Keuntungan dalam Sistem Multilateral
BAGIAN V - KOMPONEN PENDUKUNG
Pasal 14 - Rencana Aksi Global
Pasal 15 - Koleksi Ex Situ Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
yang dikuasai oleh Pusat-pusat Penelitian Pertanian Internasional dan
Kelembagaan Internasional lain
Pasal 16 - Jaringan Kerja Internasional Sumber Daya Genetik Tanaman
Pasal 17 - Sistem Informasi Global mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk
Pangan dan Pertanian
BAGIAN VI - KETENTUAN FINANSIAL
Pasal 18 - Sumber Daya Finansial
BAGIAN VII - KETENTUAN KELEMBAGAAN
Pasal 19 - Badan Pengatur
Pasal 20 - Sekretaris
Pasal 21 - Ketaatan
Pasal 22 - Penyelesaian Sengketa
Pasal 23 - Amandemen Perjanjian
Pasal 24 - Lampiran-lampiran
Pasal 25 - Penandatanganan
Pasal 26 - Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan
Pasal 27 - Aksesi
Pasal 28 - Mulai Berlakunya Perjanjian
Pasal 29 - Organisasi Anggota FAO
Pasal 30 - Pensyaratan
Pasal 31 - Bukan Pihak
Pasal 32 - Pengunduran Diri
Pasal 33 - Pengakhiran
Pasal 34 - Depositori
Pasal 35 - Naskah Otentik