FGD Penyelesaian RUU PSDG dan Persiapan Ratifikasi Protokol Nagoya

Mengadopsi Protokol Nagoya pada tahun 2010 merupakan salah satu upaya Indonesia di tingkat internasional untuk mengatur akses dan pemanfaatan sumber daya genetik. Puncak simbolis dari adopsi protokol Nagoya di Indonesia akan ditandai dengan penandatanganan protokol Nagoya pada Conference of the Parties Convention on Biological Diversity atau COP-CBD ke-11, tepatnya pada tanggal 12-13 Mei 2011 di New York. Berbagai persiapan seperti pembahasan posisi delegasi Republik Indonesia dan penyelesaian RUU PSDG sebagai realisasi dari ratifikasi Protokol Nagoya telah dilakukan.

 Salah satu kegiatan untuk mendukung hal tersebut diadakannya pertemuan focus group discussion (FGD) pada hari senin 21 Maret 2011 di Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Kegiatan ini merupakan agenda Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Badan Litbang Pertanian yang dihadiri oleh jajaran pemangku kebijakan terkait lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI serta pihak-pihak terkait.

Pertemuan ini dipimpin oleh Dr. Arif Yuwono dari Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup didampingi oleh Dr. Haryono, Kepala Badan Litbang Pertanian bersama Dr. Setiati Sastrapraja dan Prof. Emil Salim sebagai narasumber.

Pada pembukaan Dr. Arif Yuwono menyampaikan bahwa substansi kegiatan ini diharapkan dapat mensinkronkan dan mensinergikan seluruh kelembagaan, kegiatan penelitian, aspek legalitas perundangan dan politik terkait dengan sumber daya genetik, sehingga dapat terintegrasi dan diimplementasikan pada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik baik secara nasional, bilateral maupun multilateral.

Sumber daya genetik, baik itu tanaman, hewan maupun mikroba dan biota laut semuanya merupakan bahan genetik yang mempunyai nilai nyata dan potensial, menurut Dr. Haryono, telah diatur pengelolaan dan pemanfaatannya secara nasional melalui Permentan No. 5/2006 dan Permentan No. 67/2006. Sedangkan secara internasional dalam ITPGRFA (International Treaty on Plant Genetic Resources of Food and Agriculture) akses sumber daya genetik tanaman pangan pertanian (SDGTPP) yang terdapat pada annex 1 diatur secara multilateral dengan metode benefit sharing fund (BSF) berbasis SMTA (standard material transfer agreement). Selanjutnya akses pada sumber daya genetik lainnya sejalan dengan Convention on Biological Diversity (CBD), yang bersifat bilateral diatur dalam Protokol Nagoya.

Dalam rapat diskusi ini, Prof. Emil salim sebagai mantan Menteri Lingkungan Hidup yang hingga saat ini masih aktif menekuni bidangnya, menekankan beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting agar Indonesia dapat memiliki kekuatan dan daya saing dalam menghadapi persaingan pasar global. Selain mekanisme aksi bilateral/multilateral dan pengaturan akses pembagian keuntungan, hal yang tidak kalah penting adalah dengan menentukan prioritas strategi pengembangan sumber daya genetik yang didukung dengan kelembagaan yang kuat serta sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya.